KUAT LAMAHOLOT

Media massa merupakan salah satu pilar penegakan demokrasi yang punya peran strategis dalam mencerdaskan masyarakat. Melalui kerja-kerja diseminasi informasi kepada publik, media dengan kekuatan yang dimilikinya mampu memainkan peranan untuk menyampaikan informasi publik. Ia menjadi sarana penyampai pesan paling efektif ke khalayak luas. Dengan demikian, masyarakat luas menjadi tahu dan memahami apa yang sedang terjadi atau akan berlangsung.

Pada sisi jurnalis, memahami arah dan inti pesan atau informasi dari narasumber tentu adalah keharusan. Sebagai lembaga profesional yang menyajikan berita bagi masyarakat luas, tentu insan media selalu bertumpu pada landasan 'news value' alias nilai berita. Informasi yang sebelumnya adalah informasi biasa, oleh insane media dibuat menjadi bernilai berita. Informasi biasa tadi lantas menjadi 'layak berita'. Itulah kemampuan unik insan media profesional.

Sementara di sisi yang lain, banyak keluhan yang sering terungkap di kalangan pejabat pemerintahan. Bagaimana menyampaikan pesan atau informasi ke masyarakat. Lembaga-lembaga negara memang punya bagian/divisi tersendiri dalam berhubungan dengan media massa, tapi tidak sedikit institusi-institusi tersebut kurang optimal dalam mempraktikkan strategi kampanye melalui media (media campaign). Akibatnya, banyak informasi penting yang sebenarnya bisa ditingkatkan menjadi “layak berita” terabaikan oleh media massa.

Harus diakui bahwa anggaran publik belum dijadikan isu yang disoroti mendalam oleh media selama ini. Pemberitaan lebih menyangkut kasus-kasus tanpa agenda setting yang jelas. Pemberitaan seyogyanya tidak hanya mengupas kasus, tetapi sekaligus mendidik semua pihak untuk melakukan kontrol dan upaya perbaikan yang konstruktif atas isu ini dengan data dan analisis yang valid dan jernih. Selain itu, masih banyak pejabat SKPD dalam berhubungan dengan media massa kurang optimal menyampaikan kinerja pemerintahan melalui media. Sehingga good practices jarang terpublikasikan dibanding bad practices. Pun pula diakui,  kemampuan insan media di beberapa daerah masih kurang untuk menaikkan derajat informasi biasa menjadi “layak berita”. Isu-isu seputar penganggaran publik kelihatannya persoalan biasa, padahal ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan berdampak luas, sehingga harus mendapat pengawalan secara berkelanjutan. Kemasan pemberitaan yang berkualitas menjadi penting untuk diperhatikan.

Mencermati situasi semacam itu, Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) – sebuah program kerjasama pemerintah Australia dan Indonesia, melalui partnernya The Jawa Pos Institut of Pro Otonomi (JPIP) melaksanakan pendampingan kepada para jurnalis. Pilot projeknya di 5 propinsi di Indonesia. NTT salah satunya.

Flores Timur menjadi satu dari empat kabupaten sasaran program ini. Tiga kabupaten lainnya adalah TTU, Ngada dan Sumba Barat Daya. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan kemampuan jurnalisme atas laporan pengelolaan anggaran publik dan aspek-aspek di sekelilingnya. AIPD dan JPIP bercita-cita agar Jurnalis di Flores Timur mampu menulis laporan tentang pengelolaan keuangan daerah yang “consumer friendly" bagi khalayak. Selain juga memiliki dukungan data yang valid dan analisis yang mendalam.

Caranya, jurnalis dilatih untuk memahami proses dan siklus perencanaan dan penganggaran publik dan pembangunan. Selain itu, jurnalis Flotim juga dibekali tentang dasar-dasar penulisan laporan tentang pengelolaan keuangan daerah yang ramah bagi khalayak yang tidak memahami secara baik anggaran daerahnya. AIPD dan JPIP juga berkeinginan ada peningkatan pengetahuan guna memaksimalkan media alternatif yang dikelola dalam mengawal perencanaan dan penganggaran.

Maka, untuk maksud itu, dibuatlah “Trainning Penguatan Konten Pemberitaan Transparansi dan Advokasi Anggaran Publik.” Selain Jurnalis, NGO dan Humas setda Flores Timur juga ikut dalam training di aula Hotel Asa itu. Waktunya memang tidak cukup. Cuma dua hari. Tanggal 24 – 25 Februari 2014. Tetapi narasumber-narasumber yang hebat semisal Ismail Amir dari Fitra cukup untuk membuka wawasan tentang bagaimana postur APBD, bagaimana membaca dan menganalisa APBD. 

AIPD dan JPIP berpikir, jika berjalan sendiri maka jurnalis tidak cukup punya power membuka dokumen anggaran – dokumen public yang selama ini masih ditabukan sebagai “rahasia Negara itu”. Karena itu, aliansi strategis antara NGO dan Media patut didorong dalam kerangka penguatan transparansi dan advokasi publik. Partisipasi publik juga menjadi penopang aliansi ini.

Dengan dasar ini, di Taman Kota Larantuka, sabtu (22/4/2014) NGO dan Jurnalis Flores Timur membentuk wadah yang diberi nama Koalisi Untuk Advokasi & Transparansi Anggaran Publik Lamaholot. “KUAT Lamaholot”. Kami yang berkomitmen, sepakat ada “Energi” dari nama itu. Kami percaya, komitmen bersama kelompok kecil ini menjadi keKUATan untuk membawa transparansi dalam pengelolaan anggaran public di bumi Lamaholot.***