Meski pendapatan asli daerah (PAD) rendah, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali mampu membuktikan sukses program tidak selalu ditentukan jumlah dana.
Sejak 2001, Kabupaten Jembrana mampu memberikan pendidikan gratis 12 tahun bagi warga asli daerah tersebut. Kuncinya, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dipegang teguh oleh aparat Pemerintah Kabupaten (pemkab) Jembrana.
Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Jembrana, Wayan Lantera, mengatakan kebijakan utama yang ditempuh Pemkab Jembrana untuk memajukan pendidikan masyarakatnya saat ini bertumpu pada tiga program, antara lain pemerataan pendidikan, manajemen pendidikan yang efektif, dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Secara ekonomi, masyarakat Jembrana masih tergolong lemah. Hal itu menyebabkan sulitnya masyarakat kelas bawah mengakses pendidikan jika harus membayar dengan biaya mahal. ''Agar semua warga dapat menikmati pendidikan secara merata, pemkab mengambil kebijakan membebaskan biaya pendidikan, kata Wayan, saat Media bersama rombongan sejumlah wartawan melakukan kunjungan ke wilayah itu, Sabtu (15/1/2005).
Bergulirnya otonomisasi pemerintahan memberikan peluang kepada Pemkab Jembrana untuk mengambil langkah 'berani' tersebut. Pembebasan tersebut berlaku bagi semua siswa asli warga Jembrana yang bersekolah di sekolah negeri, sedangkan siswa yang bersekolah di sekolah swasta mendapatkan bantuan biaya berupa beasiswa.
Menurut Wayan, banyak pertanyaan dilayangkan kepada mereka tentang cara Kabupaten Jembrana menanggung semua biaya pendidikan yang digratiskan itu.
Ia menjelaskan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan program kerja menjadi kunci mereka hingga mampu menggratiskan biaya pendidikan di sana.
Kami melakukan penggabungan sekolah untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan dan operasional banyak sekolah. Dengan cara itu, kami bisa menghemat biaya pendidikan per tahunnya hingga Rp3,3 miliar, ujar Wayan.
Sebelumnya, satu sekolah di wilayah Jembrana memakan biaya per tahun hingga Rp150 juta. Biaya yang didapatkan dengan penggabungan sekolah tersebut kemudian dialokasikan guna menanggung operasional sekolah serta sumbangan pendidikan wajib yang dulunya ditanggung orang tua siswa.
Pemkab tersebut juga mampu untuk memberikan insentif tambahan mengajar bagi para guru sebesar Rp5.000 per jam mengajar.
Selain itu, guru juga mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp250 ribu bagi mereka yang mengajar dalam program kajian, semacam tambahan jam belajar.
Setiap tahunnya pemerintah Jembrana juga memberikan semacam bonus tahunan kepada guru sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang besarnya mencapai Rp1 juta.
Penghasilan tersebut amat membantu meringankan beban biaya hidup yang harus ditanggung guru di Jembrana.
Namun, sumber pendanaan yang dipakai untuk penyelenggaraan pendidikan gratis tidak hanya dari penggabungan sekolah. Secara umum, pemerintah melakukan efektivitas dan efisiensi dalam banyak bidang, kata Wayan.
Jembrana ternyata tidak hanya istimewa karena pendidikan gratis tersebut. Sekolah-sekolah di sana juga unik karena memberlakukan jam belajar hingga pukul 16.00 Wita, yang mana pendidikan normal dimulai pukul 7.30 hingga 14.00 Wita, sedangkan pukul 14.00 hingga 16.00 Wita diberlakukan kajian atau semacam les pengayaan bagi siswa terhadap pelajaran yang diberikan sebelumnya.
Kepala sekolah SMA 2 Negara, Ketut Suwantra, mengungkapkan kepedulian pemkab terhadap pendidikan tak pernah surut sejak mulai diberlakukannya pembebasan biaya pendidikan di wilayah itu.
Pemerintah amat menghargai jika sekolah memiliki inovasi yang ingin dikembangkan. Kami tinggal membuat proposal dan mengajukannya ke bupati. Proposal tersebut akan dikaji di tingkat kabupaten dan jika disetujui dana program akan dikucurkan dalam waktu yang tidak lama. Untuk pembiayaan reguler sekolah, Ketut mengatakan sekolah mengajukan proposal per triwulan guna meminta dana sesuai kebutuhan mereka. Sejauh ini, jelasnya, pembiayaan untuk sekolah tetap dipenuhi oleh pemkab sepanjang dinilai relevan dan cocok untuk pengembangan pendidikan.
Suksesnya Pemerintah Kabupaten Jembrana membangun dunia pendidikan di sana diakui oleh banyak warga Jembrana. Seorang siswa SMP Negeri 4 Jembrana, Ni Made Purnawati, mengatakan amat terbantu dengan diberlakukannya pembebasan biaya pendidikan.
Satu ucapan Kadis Jembrana yang mungkin patut dijadikan contoh oleh daerah lain yaitu untuk menjalankan program-program kerja tidak sebatas slogan semata, namun dengan kerja keras, penuh dedikasi dan kejujuran. Untuk itu, keinginan untuk memperkaya diri sendiri harus dihilangkan dari diri birokrat. ***www.antikorupsi.org
Posting Komentar
Selamat berdiskudi dengan penuh santun dan dewasa