Seminar Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Publik

Lobby Hotel Asa; pict from id.foursquare.com

The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) didukungan oleh Australian Government Overseas Aid Program (AusAID) melalui Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi (Australia Indonesia Partnership for Decentralisation/AIPD) selama 2 hari mulai Senin (3/3) hingga Selasa (4/3) bertempat di Meeting Room Hotel Asa-Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur menggelar Seminar Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Publik.

Seminar tersebut diikuti oleh Distrik Fasilitator (DF) JPIP, para Jurnalis media masa (cetak, radio dan TV) yang eksis di Kabupaten Flotim, elemen civil society yang konsen atas anggaran publik dan layanan publik di Kabupaten Flotim dan perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani bidang kehumasan/infokom.

Output yang diharapkan dari kegiatan tersebut adanya pemahaman yang jelas tentang proses dan siklus perencanaan dan penganggaran publik serta aspek-aspek krusial pada setiap tahapannya, adanya pengenalan terhadap berbagai macam bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Selain itu adanya pemahaman tentang praktek-praktek dasar penulisan laporan pengelolaan keuangan daerah yang ranah khalayak dan adanya pemahaman atas kebutuhan yang berbeda antara SKPD, media masa dan pegiat sosial yang peduli isu anggaran publik.

Berbagai materi diberikan selama seminar berlangsung, yakni mengenai Filosofi Anggaran/Mengenai Anggaran Daerah, Analisis Makro APBD, Analisis Anggaran Pelayanan Publik Dasar, Dasar-Dasar Peliputan Isu Publik. Sementara para pemateri diantaranya, Ismail Amir, Sirikit Syah dan Nanang Purwono.

Simon Petrus Sili, Koordinator Provinsi NTT mengatakan, media masa merupakan salah satu pilar penegakan demokrasi yang mempunyai peran strategis dalam mencerdaskan masyarakat. Melalui kerja-kerja diseminasi informasi kepada publik, media dengan kekuatan yang dimilikinya mampu memainkan peranan menyampaikan segala macam bentuk transparansi dan advokasi anggaran publik.

Pada sisi lain, banyak keluhan sering terungkap di kalangan pejabat pemerintahan terkait soal penyampaian pesan atau informasi ke masyarakat. Namun tidak sedikit institusi-institusi kurang optimal dalam mempraktekan strategi kampanye melalui media. Sehingga banyak infomrasi penting yang sebenarnya bisa ditingkatkan menjadi "layak berita" lalu terabaikan oleh media massa, hanya karena penyampaian informasi yang tidak optimal ke media massa.

Kegiatan ini menjadi penting sebab pertama anggaran publik belum dijadikan isu yang disoroti mendalam oleh media selama ini. Kedua, banyak pejabat SKPD dalam berhubungan dengan media massa kurang optimal menyampaikan kinerja pemerintahan melalui media dan ketiga kemampuan insan media di beberapa daerah masih kurang untuk menaikkan derajat informasi biasa menjadi "layak berita". (ente)